Warga yang Dijamin BPJS Sebanyak 86 Juta

Pemerintah menetapkan jumlah warga yang dijamin BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan pada 2013 sebanyak 86 juta orang. Jumlah itu berkurang sekitar 10 juta orang dari rencana awal yang ditetapkan sebanyak 96 juta orang. 

"Jumlahnya dikurangi hingga 10 juta orang dari rencana awal, karena sebagian dananya dipergunakan untuk membangun fasilitas kesehatan," kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti, usai membuka pertemuan industri farmasi Asia bertajuk Convention on Pharmaceutical Ingredients Southeast Asia (CPhI SEA), di Jakarta, akhir pekan lalu. 

Ali Ghufron menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi penyebab dikuranginya target awal penerima BPJS Kesehatan. Namun ia memastikan bahwa masyarakat miskin (poor) dan mendekati miskin (near poor) telah terjamin. 

Soal pembangunan fasilitas kesehatan, Wamenkes memaparkan roadmap pemenuhan jumlah tempat tidur sekitar 10 ribu tempat tidur baru untuk perawatan. Direncanakan akan dibangun RS pratama di 42 kabupaten/kota serta pembangunan puskesmas di 383 kecamatan yang belum punya puskesmas. 

"Tahun ini, fasilitas kesehatan baru bisa menjangkau sekitar 76,4 juta orang melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Setiap tahun, nantinya akan ditingkatkan hingga 10 juta orang. Diharapkan 2019 sudah tercapai cakupan kesehatan universal yang menjangkau seluruh penduduk yang dikelola oleh BPJS Kesehatan," tutur Ali Ghufron. 

Soal ajang pameran semacam CPhI, Ali Ghufron mengatakan, forum semacam itu menjadi sangat penting bagi produsen obat dan produsen bahan baku obat untuk berkomunikasi dalam menjamin ketersediaan obat. Karena permintaan obat dalam negeri selalu meningkat setiap tahunnya. 

"Akses terhadap obat merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk ketersediaan material sebagai bahan baku obat," ujarnya. 

Karena, lanjut Ali Ghufron, pada pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 2014, sekitar 63 persen kebutuhan obat akan ditanggung oleh asuransi. Dan pada 2019, kebutuhan itu naik menuju cakupan universal 100 persen. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan penerapan BPJS bidang kesehatan akan meningkatkan konsumsi obat. 

Linda mengatakan peningkatan permintaan obat itu diperkirakan akan dapat terpenuhi, mengingat produksi obat dalam negeri saat ini telah mencapai 90 persen, meskipun 96 persen bahan bakunya masih diimpor. 

"Beberapa upaya disebutnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor antara lain dengan menarik investasi kedalam negeri atau mengembangkan bahan baku obat dari bahan lokal seperti obat herbal," katanya. (suarakarya-online.com)

Read More

Layanan Kesehatan Dasar Masih Terabaikan

Program jaminan kesehatan akan terselenggara baik jika sistem kesehatan mendukung. Jika tidak, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan kesulitan menangani membengkaknya biaya kesehatan masyarakat. Kualitas layanan juga akan terganggu.

”Berapa pun biaya yang disediakan untuk jaminan pembiayaan kesehatan tidak akan pernah cukup selama pembangunan yang dilakukan menggunakan paradigma orang sakit,” kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Fachmi Idris, dalam diskusi terbatas ”Pemberlakuan UU BPJS, What Next...?”, Senin (9/1), di Jakarta.

Paradigma pembangunan perlu diubah menjadi masyarakat sehat. Upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi penting, bukan lagi terfokus pada pengobatan.

Pengobatan harus didasarkan sistem rujukan yang benar. Dokter umum memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, penduduk tidak perlu berobat ke rumah sakit serta dokter spesialis atau subspesialis untuk penyakit ringan.

Menurut Fachmi, sistem dokter keluarga yang dirancang dalam Sistem Kesehatan Nasional 2004 perlu dihidupkan kembali.

Sistem dokter keluarga menekankan penanganan kesehatan individu. Pola ini diharapkan menggantikan peran puskesmas. Sistem ini juga dinilai lebih cocok dengan sistem pembiayaan kesehatan menyeluruh yang akan diberlakukan tahun 2014.

”Puskesmas dibangun dengan pola komunitas untuk menangani 30.000 penduduk. Dalam sistem dokter keluarga, satu dokter bertanggung jawab menjaga 2.500 penduduk,” katanya.

Agar sistem dokter keluarga berjalan, jumlah dokter harus memadai dan tersebar merata. Data Konsil Kedokteran Indonesia 2011 menyebutkan, dokter yang terdaftar 80.582 orang.

Perbandingan rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk mencapai 40,5. Namun, provinsi yang memiliki dokter lebih atau sama dengan rata-rata nasional hanya DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Utara.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo menambahkan, untuk mendukung sistem dokter keluarga, pendidikan kedokteran perlu ditata ulang dengan menjadikan rumah sakit sebagai basis pendidikan dokter, bukan universitas. Pusat-pusat pendidikan yang berfokus pada layanan dasar dan keluarga perlu dibangun. ”Dokter keluarga dididik mampu menjawab 80 persen permasalahan kesehatan individu dan keluarga,” katanya.

Gaji dokter

Untuk mendukung sistem ini, perlu ada sistem penggajian dokter yang memadai dan tidak menimbulkan kesenjangan gaji di mana pun dokter berada.

Saat ini, kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, terjadi kesenjangan penghasilan dokter yang besar. Sebagai contoh, rasio penghasilan dokter dalam satu rumah sakit di Jakarta bisa 1:100.

Gaji yang lebih besar membuat dokter terkonsentrasi di kota-kota besar. Mereka enggan bertugas di daerah, khususnya daerah terpencil. Tahun 2010, IDI pernah mengusulkan kepada Menteri Kesehatan besaran gaji layak Rp 11,78 juta-Rp 17,33 juta per bulan untuk dokter umum dan Rp 36,8 juta-Rp 54,1 juta per bulan untuk dokter spesialis.

Hasbullah mengingatkan, agar layanan kesehatan masyarakat yang dikelola BPJS berjalan baik, dokter tidak bisa digaji murah.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat tetap menjadi agenda pemerintah utama. Hal ini dilakukan dengan memperbesar anggaran promosi dan pencegahan penyakit. (kompas.com)

Read More

Seluruh RS Harus Terima Jamkesmas

Menteri Kesehatan RI, Endang Rahayu Sedyaningsih meminta seluruh rumah sakit (RS) di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta, menerima pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pasalnya, belum semua rumah sakit pemerintah maupun swasta menerima pasien Jamkesmas untuk ditempatkan di kelas tiga.

"Di Jabar pun belum ada rumah sakit swasta yang menerima pasien Jamkesmas. Kalaupun ada jumlahnya baru setangahnya, dan itu pun kelas tiga," ungkap Menkes kepada wartawan usai pembukaan Sosialisasi Kesiapan Jabar Menuju Universal Coverage Insurance Melalui KTP Berasuransi Kesehatan Serta Pencanangan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jamkesmas di Hotel Savoy Homann, Jln. Asia Afrika Bandung, Rabu (28/12).

Ia menyebutkan, dari 1.874 RS di Indonesia dengan 100.114 tempat tidur, baru 1.080 RS yang sudah menerima Jamkesmas. Sisanya sekitar 800 RS, yang umumnya RS swasta, belum menerima Jamkesmas. Karena itu, lanjutnya, Menkes akan menaikkan jumlah kelas tiga sebagai syarat di RS swasta.

Pada kesempatan itu, Menkes pun mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah mencanangkan universal coverage (jaminan kesehatan semesta) yang pertama kali di Indonesia melalui kartu tanda penduduk (KTP). "Tentunya apa yang dicanangkan Pemprov Jabar ini akan diikuti daerah lainnya di Indonesia," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar, dr. Alma Lucyati mengatakan, KTP berasuransi ini adalah nama lain dari universal coverage inssurance dan baru melayani masyarakat yang memiliki Jamkesmas, Jamkesda dan jamisan kesehatan lainnya melalui sistem yang sama sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bermutu. (klik-galamedia.com)

Read More