Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)

Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) mengusung tiga tema utama, yaitu pembangunan manusia, keamanan, dan hak asasi manusia. Kerangka MDGs merupakan salah satu upaya untuk menyamakan visi global yang kemudian diterjemahkan ke dalam aksi-aksi pembangunan lokal. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Bagi manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orang tua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mengadopsi kesepakatan MDGs juga telah menetapkan target-target pencapaian tujuan MDGs di tahun 2015, yaitu menanggulagi kemiskinan dan kelaparan; pencapaian pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Batas waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2015 mendatang telah semakin dekat. Namun pencapaian Human Index Development (HDI) Indonesia belum cukup ‘menggembirakan’. Pasalnya Badan Internasional UNDP pada 2009 lalu merilis data tentang tingkat ranking HDI Indonesia.

Penghitungan HDI dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti kemiskinan, penurunan angka kematian ibu melahirkan, kenaikan angka kelahiran, ekonomi hingga gender. UNDP pada Oktober 2009 telah merilis data resmi rangking Indeks Pembangunan Manusia atau HDI. Jika pada 2007 silam Indonesia menduduki ranking 108 dari 177 negara, pada 2009 Indonesia tercatat memperoleh ranking 111 dari 182 negara peserta. Dari data ini terlihat jelas jika Indonesia belum berhasil meningkatkan berbagai kemampuan dalam negeri.

Masih dari data yang dirilis UNDP, dalam laporan juga terinci beberapa penghitungan indikator dalam negeri. Ranking 111 ini dihasilkan dari penghitungan indikator, di antaranya angka kelahiran 70,5%, dan pendapatan per kapita sebanyak USD ,712. Data lain yang dimiliki Badan Pusat Statistik pada 2007 silam mencatat kematian Ibu (AKI) mencapai persen dari 1000 kelahiran. Sedangkan pada 2009, pemerintah cukup berhasil menekan angka kematian bayi (AKB) menjadi 26,9 dari 1000. BPS turut merilis data angka kematian ibu melahirkan berkurang dari 208 hingga 206 kelahiran. Data lainnya pada tahun 2009, angka harapan hidup berkisar rata- rata 70,6 tahun.

"Unity, together we can” semangat inilah yang ditekankan Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr. PH, Menteri Kesehatan RI, dalam mengawal upaya reformasi kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip pernyataan Menkes RI di Kompas, ia mengatakan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat pedesaan, pengadaan sarana air minum, pembatasan harga eceran tertinggi obat generik berlogo. Pengendalian penyakit (HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis) dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, juga peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendorong dan mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia, perlu dilakukan reformasi dengan berbagai perubahan yang berkesinambungan, mengatasi hambatan, serta melaksanakan percepatan dan penguatan yang diselenggarakan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Agar reformasi kesehatan dapat memberikan hasil optimal seperti yang diharapkan, maka setiap penyelenggara pembangunan kesehatan di Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai yang telah disepakati, yaitu pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih.

Agar reformasi kesehatan masyarakat dapat terselenggara secara optimal maka prioritas reformasi tahun 2010-2011 diarahkan pada tujuh prioritas, yaitu jaminan kesehatan masyarakat; Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan; ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan; birokrasi pembangunan kesehatan; Bantuan Operasional Kesehatan; penanganan daerah bermasalah kesehatan; dan pelayanan rumah sakit berstandar internasional.

Data Riskesdas (2007) menunjukkan bahwa akses pada pelayanan kesehatan secara nasional mengalami peningkatan yang didukung dengan penambahan jumlah Puskesmas. Namun situasi ini berbeda pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) karena akses kesehatan masih sangat rendah, ditambah SDM kesehatan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Hal ini merujuk pada Visi Pembangunan Kesehatan di dalam perencanaan strategis tahun 2010-2011, yaitu masyarakat mandiri yang sehat dan berkeadilan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan kesehatan di DTPK, antara lain pemenuhan dan peningkatan kemampuan SDM Kesehatan; menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan; peningkatan akses transportasi; Pemenuhan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Pengembangan kebijakan-kebijakan tentang standar pelayanan kesehatan yang spesifik, standar tenaga kesehatan strategis, dan standar kompetensi spesifik bagi tenaga kesehatan yang dibutuhkan di DTPK.

Terkait dengan komitmen nasional bahwa pencapaian target MDGs harus dapat dicapai pada 2015, target yang berkaitan dengan peran pelayanan kesehatan dasar, terutama Puskesmas menjadi sangat strategis. Pencapaian MDGs hanya dapat dicapai dengan kinerja yang baik dari Puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan dasar lainnya.

Ibu Sehat Anak Sehat

Berbicara masalah program dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Menkes mengatakan bahwa peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga Berencana (KB); dan perbaikan status gizi masyarakat merupakan prioritas yang menjadi fokus perhatian, selain beberapa program yang lain.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia sebenarnya sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, tahun sejak tahun 2006 program Desa Siaga dilaksanakan di seluruh Indonesia agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah, mampu menanggulangi bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, melakukan surveilans berbasis masyarakat melalui pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku serta dapat meningkatkan kesehatan lingkungan. 

Bahkan baru-baru ini juga telah dilakukan kerja sama antara Pusat Promosi Kesehatan Kemkes dengan SIKIB. Bentuk kerja sama tersebut adalah dukungan Kemkes dalam kegiatan Ibu Negara Ani Yudhoyono pada acara kunjungan ke Posyandu Matahari 1 (juara lomba Posyandu) di Kecamatan Lubang Buaya, Posyandu Matahari 2 (juara lomba Posyandu) di Kecamatan Cilincing, dan dukungan kegiatan pada acara Launcing 1.000 Posyandu di Kabupaten Tangerang Selatan.

Perlu Kerja Keras

Sementara Dr. Sumaryati Arjoso, SKM, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan masih banyaknya masalah dan tantangan dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs. Di bidang kesehatan, ia memaparkan bahwa jika dibanding 18 negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan 9 dengan angka AKB per 1000 kelahiran hidup. Sementara AKI juga jauh tertinggal. Angka kematian ibu maternal di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut versi WHO, angka AKI Indonesia berada di peringkat 12.

Kondisi tersebut mengharuskan seluruh komponen bangsa terkait untuk bekerja keras dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi dan pemenuhan gizi masyarakat yang masih rendah. Disparitas/perbedaan yang tajam antara provinsi-kabupaten-kota, tingkat sosial ekonomi, desa-kota, dan gender segera diminimalisir. Faktor lain yang harus ditingkatkan dalam pembangunan kesehatan adalah menciptakan pembangunan kesehatan yang terintegrasi, bahwa kesehatan bukan semata tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Masalah gizi buruk misalnya, sangat terkait dengan Kementerian Pertanian, Sosial, Bulog, dan lainnya. Masalah air bersih sebenarnya juga dapat bekerja sama dengan Kementerian PU. Sedang masalah lain seperti mutu tenaga kesehatan Kemkes dapat bersinergi dengan Kemendiknas, Menpan, dan sebagainya. Sementara jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda diupayakan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan pelayanan maksimal.

Dalam rangka pencapaian MDGs, terutama penurunan AKI dan AKB, dibutuhkan kemitraan dengan semua komponen yang ada di masyarakat. Kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan swasta, lintas sektor, organisasi profesi, pemda, DPR/D, LSM, dan lembaga donor. Untuk melakukan perbaikan mutu layanan kesehatan bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi, pengadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, penguatan layanan promosi kesehatan masyarakat, dan penyusunan Perda KIBBLA atau SKD.

Generasi Penerus Sehat

Utusan Khusus Presiden RI Bidang MDGs, Prof. Nila F. Moeloek, Ph.D, mengatakan secara garis besar MDGs memang bercermin dari angka kematian ibu melahirkan dan bayi suatu negara dalam periode tertentu. Namun, stigma MDGs selama ini telah bergeser. Pasalnya dalam aplikasinya banyak yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini juga terjadi di Indonesia. “Selama ini MDGs hanya mengacu dan memfokuskan diri pada permasalahan kesehatan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan peningkatan MDGs Indonesia kurang cepat,” papar Nila.

“Ini merupakan sebuah lingkaran yang terjadi antara masalah gender dan pendidikan,” lanjutnya. Adanya pemahaman tentang perbaikan masalah gender dan pendidikan merupakan awal dari pencapaian AKB dan AKI. Perbaikan angka AKB dan AKI seharusnya berawal dari kepandaian kaum perempuan dalam hal pemahaman kesehatan kehamilan dan bayi guna melahirkan generasi yang lebih baik dalam mendukung pencapaian MDGs 2015 mendatang.

Pengetahuan kaum perempuan melalui pendidikan tentang merawat bayi dan masa kehamilan merupakan gerbang penurunan AKB dan AKI. Ia meyakinkan pendidikan yang mumpuni yang dimiliki wanita secara mandiri akan memberikan layanan terbaik bagi bayi, khususnya tentang proses pengasuhan bayi pasca melahirkan. “Dengan pendidikan, ibu akan mengetahui cara merawat diri pada masa kehamilan, makan makanan bergizi, serta merawat bayi dan balita mereka.”

Pencapaian MDGs bukan semata-mata berkutat pada masalah kesehatan masyarakat. Namun, jauh di belakang itu, tujuh indikator selain penurunan angka AKB dan AKI juga memberikan efek terhadap upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi. “Jadi pencapaian MDGs tidak hanya fokus pada masalah kesehatan. Maksimalisasi kesehatan masyarakat juga turut didukung dengan perbaikan indikator lain yang ada dalam MDGs, seperti kemiskinan, gender, dan masalah pendidikan,” tandasnya.

Perlunya Prioritas Kebijakan

Menurut pernyataan Djisman Simanjuntak dari CSIS seperti yang dimuat Kompas, ia mengatakan bahwa untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu, serta memberantas penyakit menular yang merupakan target MDGs, serta meningkatkan peringkat Human Development Index Indonesia, perlu dilakukan beberapa prioritas kebijakan.

Beberapa prioritas itu, antara lain pergeseran kebijakan dari orientasi kuratif ke preventif dan promotif, pergeseran pendanaan kesehatan dari tunai dan fee for service ke asuransi sosial kesehatan, serta mengarahkan kebijakan dan strategi farmasi nasional menuju tercapainya kemandirian, ketahanan, dan pendapatan negara.

Kesadaran merupakan kunci utama menyukseskan penurunan AKI. Karena itulah Kementerian Kesehatan yakin dengan adanya perbaikan akses perbaikan kesehatan bagi ibu dan bayi mampu memperbaiki ranking HDI Indonesia selama ini. Tidak hanya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui fasilitas, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan banyak upaya guna meningkatkan pengetahuan kaum ibu tentang kesehatan ibu hamil dan anak. Jelas sekali, melalui Promosi Kesehatan telah banyak program yang diluncurkan dalam rangka meningkatkan pemahaman wanita tentang kehamilan di seluruh penjuru Indonesia. (majalah INTERAKSI edisi 1 Tahun 2010 hal 7 - 10)

Read More