Menjangkau Peserta KB Lewat Pintu Industri
|
No Comments |
Semestinya masyarakat punya alasan kuat untuk ber-KB. Jumlah anak yang banyak dengan kemampuan ekonomi orangtua yang terbatas bisa membuat anak berpontensi kurang gizi, rawan penyakit, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Tapi, nyatanya pelaksanaan program KB di masyarakat masih menemui kendala.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007, prevalensi pengguna kontrasepsi modern di kalangan wanita usia subur yang sudah menikah mencapai 57 persen. Jumlah ini hanya naik tipis dari data tahun 2003 yang menunjukkan prosentase 56 persen.
Untuk meluaskan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana, Rabu (19/8) lalu DKT, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemasaran sosial alat kontrasepsi untuk pencegahan HIV/AIDS dan KB, dan Yayasan Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) mengadakan presentasi di hadapan perwakilan beberapa perusahaan yang tergabung dalam APINDO Bogor.
Pilihan untuk menjangkau akseptor KB lewat perusahaan ini menurut Todd Callahan, Country Director DKT Indonesia, dianggap tepat mengingat saat ini 57 persen perempuan menikah dan berusia subur bekerja untuk mendukung keluarganya. "Kami menilai perusahaan merupakan pintu masuk untuk meningkatkan jumlah akseptor KB di Indonesia," katanya di Cibinong, Bogor.
Dalam presentasinya Direktur Eksekutif KKI, Abdul Aziz mengatakan bukan hanya peserta KB saja yang akan menikmati keuntungan dari KB tapi juga pihak perusahaan. "KB akan mengurangi turnover karyawan yang cuti melahirkan atau mengundurkan diri karena harus mengurus keluarga, selain itu tingkat stres karyawan akibat beban hidup yang berat juga berkurang. Akibatnya produktivas kerja pun meningkat," katanya.
Pilihan kontrasepsi yang ditawarkan oleh DKT dan KKI adalah IUD (intrauterine contraceptive device/alat kontrasepsi dalam rahim) karena sifatnya yang jangka panjang. "IUD termasuk efektif dan aman, tidak harus mengingat jadwal suntik atau minum pil KB. Selain itu efektif mencegah kehamilan sampai 10 tahun," kata Aditya Anugrah Putra, Brand Manager Kontrasepsi Andalan.
Bila pihak perusahaan berminat, maka DKT dan KKI akan mengadakan penyuluhan untuk menyaring para akseptor IUD. Pemasangan IUD juga akan dilaksanakan di dalam klinik perusahaan dengan tenaga medis yang disediakan oleh DKT. Sementara itu untuk biaya pemasangan, setiap perusahaan akan dikenakan biaya Rp 50.000 per orang.
"Kami memang tidak memberikan kontrasepsi secara cuma-cuma, tujuannya untuk mengukur tingkat partisipasi yang nyata. Meski demikian harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari rumah sakit atau bidan," kata Todd.
Sementara itu Alexander Frans, Ketua APINDO Bogor, mengatakan pada dasarnya perusahaan sudah mengatur batasan jumlah anak di keluarga, yakni maksimum 2-3 anak. "Perusahaan hanya mengganti fasilitas kesehatan anak pertama dan kedua saja. Tapi itu pun kurang efektif menekan laju kelahiran," katanya.
Menurut Alex, pihak perusahaan bukan semata-mata memikirkan biaya yang dikeluarkan tapi juga kesejahteraan keluarga karyawan yang akan meningkatkan produktivitas kerja. "Pihak perusahaan justru mendorong program KB, tapi pekerja berpendapat itu (punya anak) adalah hak karyawan," katanya.
Ketua KKI, Mar'ie Muhammad mengusulkan agar perusahaan memberikan insentif kepada karyawan yang menjadi peserta KB aktif. "Berikan insentif yang nyata, karena bila jumlah anak terlalu banyak perusahaan ikut menanggung akibatnya," katanya.
Sosialisasi program KB tampaknya memang harus digalakkan kembali. Dengan angka kelahiran 21 per 1000 populasi, The Population Bureau memperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 290 juta pada tahun 2025. Karena itu upaya menjaring akseptor KB lewat perusahaan, khususnya industri yang pekerjanya mayoritas perempuan, diharapkan bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. [K]
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007, prevalensi pengguna kontrasepsi modern di kalangan wanita usia subur yang sudah menikah mencapai 57 persen. Jumlah ini hanya naik tipis dari data tahun 2003 yang menunjukkan prosentase 56 persen.
Untuk meluaskan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana, Rabu (19/8) lalu DKT, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemasaran sosial alat kontrasepsi untuk pencegahan HIV/AIDS dan KB, dan Yayasan Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) mengadakan presentasi di hadapan perwakilan beberapa perusahaan yang tergabung dalam APINDO Bogor.
Pilihan untuk menjangkau akseptor KB lewat perusahaan ini menurut Todd Callahan, Country Director DKT Indonesia, dianggap tepat mengingat saat ini 57 persen perempuan menikah dan berusia subur bekerja untuk mendukung keluarganya. "Kami menilai perusahaan merupakan pintu masuk untuk meningkatkan jumlah akseptor KB di Indonesia," katanya di Cibinong, Bogor.
Dalam presentasinya Direktur Eksekutif KKI, Abdul Aziz mengatakan bukan hanya peserta KB saja yang akan menikmati keuntungan dari KB tapi juga pihak perusahaan. "KB akan mengurangi turnover karyawan yang cuti melahirkan atau mengundurkan diri karena harus mengurus keluarga, selain itu tingkat stres karyawan akibat beban hidup yang berat juga berkurang. Akibatnya produktivas kerja pun meningkat," katanya.
Pilihan kontrasepsi yang ditawarkan oleh DKT dan KKI adalah IUD (intrauterine contraceptive device/alat kontrasepsi dalam rahim) karena sifatnya yang jangka panjang. "IUD termasuk efektif dan aman, tidak harus mengingat jadwal suntik atau minum pil KB. Selain itu efektif mencegah kehamilan sampai 10 tahun," kata Aditya Anugrah Putra, Brand Manager Kontrasepsi Andalan.
Bila pihak perusahaan berminat, maka DKT dan KKI akan mengadakan penyuluhan untuk menyaring para akseptor IUD. Pemasangan IUD juga akan dilaksanakan di dalam klinik perusahaan dengan tenaga medis yang disediakan oleh DKT. Sementara itu untuk biaya pemasangan, setiap perusahaan akan dikenakan biaya Rp 50.000 per orang.
"Kami memang tidak memberikan kontrasepsi secara cuma-cuma, tujuannya untuk mengukur tingkat partisipasi yang nyata. Meski demikian harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari rumah sakit atau bidan," kata Todd.
Sementara itu Alexander Frans, Ketua APINDO Bogor, mengatakan pada dasarnya perusahaan sudah mengatur batasan jumlah anak di keluarga, yakni maksimum 2-3 anak. "Perusahaan hanya mengganti fasilitas kesehatan anak pertama dan kedua saja. Tapi itu pun kurang efektif menekan laju kelahiran," katanya.
Menurut Alex, pihak perusahaan bukan semata-mata memikirkan biaya yang dikeluarkan tapi juga kesejahteraan keluarga karyawan yang akan meningkatkan produktivitas kerja. "Pihak perusahaan justru mendorong program KB, tapi pekerja berpendapat itu (punya anak) adalah hak karyawan," katanya.
Ketua KKI, Mar'ie Muhammad mengusulkan agar perusahaan memberikan insentif kepada karyawan yang menjadi peserta KB aktif. "Berikan insentif yang nyata, karena bila jumlah anak terlalu banyak perusahaan ikut menanggung akibatnya," katanya.
Sosialisasi program KB tampaknya memang harus digalakkan kembali. Dengan angka kelahiran 21 per 1000 populasi, The Population Bureau memperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 290 juta pada tahun 2025. Karena itu upaya menjaring akseptor KB lewat perusahaan, khususnya industri yang pekerjanya mayoritas perempuan, diharapkan bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. [K]
0 Comments
